JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta untuk mendukung program efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan membutuhkan biaya besar dan dinilai tidak efisien.
“Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Sudjatmiko pada Senin (24/2/2025).
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VI ini menyarankan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, seperti halnya kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah. Ia menekankan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang perlu diprioritaskan, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih.
“Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya.
Meski mengakui kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, Sudjatmiko berpendapat bahwa anggaran pembangunan gedung baru di IKN sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” jelasnya.
Sudjatmiko juga mengkritik rencana Menteri PU yang akan mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google.
“Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tegasnya.[zul]
