JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Dalam menghadapi persoalan keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk memfasilitasi murid yang tidak tertampung melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Kebijakan ini merupakan terobosan penting yang didasari oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 Bab IV tentang Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 mengenai SPMB.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa murid yang tidak dapat diterima di sekolah negeri akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta terakreditasi, tentunya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah yang memiliki daya tampung tinggi dan rendah. Dengan melibatkan sekolah swasta terakreditasi, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan melalui kerja sama yang erat antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan swasta.
Kebijakan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan swasta. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung di sekolah negeri, Pemda diperbolehkan melibatkan sekolah swasta terakreditasi dan bahkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
Pendekatan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi pendidikan di setiap wilayah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan murid yang selama ini mengalami hambatan akses ke pendidikan formal negeri dapat mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah swasta yang telah memenuhi standar akreditasi nasional.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menyesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Pemerintah pusat tidak akan memaksa daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, melainkan akan mendorong daerah dengan kemampuan fiskal sedang hingga kuat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa dukungan finansial dan infrastruktur pendidikan dapat disesuaikan secara proporsional, sehingga dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.
Kebijakan ini juga membuka ruang bagi inovasi dalam pengelolaan dana BOSP, yang tidak hanya mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah negeri tetapi juga memfasilitasi akses murid ke sekolah swasta berkualitas.
Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan lembaga pendidikan swasta terakreditasi akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan mengoptimalkan potensi generasi penerus bangsa.[dit]
