FAKTASERANG.ID – Kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam.
Distribusi subsidi yang ada saat ini dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial karena mayoritas justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, bukan rakyat miskin yang menjadi target utama.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof. Didik J. Rachbini, mengungkapkan data mengejutkan terkait ketimpangan konsumsi BBM jenis Pertalite.
Berdasarkan studi lembaga tersebut, golongan masyarakat atas justru mendominasi pemanfaatan bahan bakar bersubsidi ini.
“Distribusi konsumsi Pertalite sebagian besar dinikmati golongan atas sebesar 63 persen dan golongan bawah hanya 37 persen,” ujar Didik, Jumat (27/3/2026).
Beban APBN dan Ketergantungan Impor
Baca Juga: Stok BBM Kalbar Melimpah 140%, Pertamina Sebut Antrean Dipicu Pola Konsumsi Tak Wajar
Kondisi ini diperparah dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas, sehingga memicu lonjakan harga minyak dunia.
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak untuk kebutuhan domestik, posisi APBN Indonesia menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
Didik menilai, ketimpangan distribusi subsidi ini membuktikan bahwa skema yang berjalan selama ini gagal menyentuh aspek keadilan sosial.
Oleh karena itu, reformasi kebijakan energi dinilai sudah berada pada titik yang sangat mendesak.
Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Strategis
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah percepatan konversi dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan listrik (EV).
Langkah ini dipercaya tidak hanya akan memperbaiki ketimpangan distribusi subsidi, tetapi juga secara signifikan menekan beban anggaran negara dan memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah saat ini memang tengah menggalakkan transisi energi baru terbarukan (EBT).
Namun, Didik menegaskan bahwa momentum krisis energi global saat ini harus dijadikan pemacu bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih berani.
“Momentum krisis energi global ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat konversi energi agar subsidi lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi ketergantungan pada BBM impor,” pungkas Didik.
Melalui reformasi ini, diharapkan anggaran subsidi dapat dialihkan pada sektor-sektor yang lebih produktif dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
