FAKTASERANG.ID– Pemerintah Pusat memberikan sorotan tajam terhadap lambannya penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Bogor.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menyelesaikan pembentukan Desa Siaga TBC paling lambat pada semester pertama tahun 2026.
Langkah darurat ini diambil menyusul data yang menempatkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah dengan sebaran kasus TBC tertinggi di tingkat nasional.
Wiyagus menilai, progres pembentukan Desa Siaga TBC yang saat ini masih di bawah 50 persen menunjukkan adanya kendala serius yang harus segera dievaluasi.
“Nah, ini menjadi PR kita bersama Pak Sekda ya, kemudian Pak Camat, Pak Kades yang belum ya. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri,” tegas Wiyagus saat menghadiri pertemuan di Gedung Serbaguna I Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (26/2/2026).
Baca Juga: Darurat TBC: Presiden Prabowo Perintahkan Langkah Cepat dan Masif
Wiyagus mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia dalam kasus TBC, tepat di bawah India.
Kondisi ini membuat Kementerian Dalam Negeri memperketat pengawasan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan seorang kepala daerah kini akan diukur dari sejauh mana pelayanan kesehatan dasar, termasuk eliminasi TBC, dapat tercapai.
Untuk memastikan instruksi ini tidak sekadar menjadi seremonial, Wamendagri menyatakan akan melakukan audit langsung ke tingkat desa.
“Saya juga akan melakukan evaluasi secara langsung ke lapangan nanti ya, tentang Desa Siaga TBC ini. Baik yang sudah ada maupun progres dari desa-desa yang belum ada,” ujarnya.
Selain masalah tata kelola, Kemendagri menyoroti sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di daerah yang seringkali belum memprioritaskan sektor kesehatan secara optimal.
Wiyagus juga menyinggung hambatan sosial berupa stigma negatif terhadap penderita yang masih menghambat proses penyembuhan.
Ia menegaskan bahwa TBC adalah penyakit medis yang bisa disembuhkan dengan pengobatan rutin, sehingga masyarakat tidak perlu mengucilkan penderita yang justru bisa menghambat pelaporan kasus baru.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus serta sejumlah pejabat dari Kantor Staf Presiden (KSP) guna memastikan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka TBC nasional.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi: 136 Ribu Jiwa Meninggal Akibat TBC Setiap Tahun
