FAKTAJATENG.ID – Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam.
Meski pemerintah berhasil memangkas anggaran sebesar Rp20 triliun, angka tersebut dinilai terlalu kecil dibandingkan total anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai langkah efisiensi pemerintah secara umum sudah tepat, namun ia memberikan catatan khusus bagi program MBG yang dianggapnya masih belum optimal.
“Secara umum bagus, banyak pos-pos yang diefisienkan. Namun ada satu pos yang terasa masih janggal dan mengganjal, yaitu pos efisiensi MBG. Mengapa efisiensinya cuma Rp20 T? Itu gak sampai 10 persen dari total anggaran MBG yang sebesar Rp335 T,” ujar Noval kepada RMOL, Rabu (1/4/2026).
Potensi Penghematan Hingga Rp200 Triliun
Noval berpendapat, jika melihat nilai tambah yang dirasakan oleh penerima manfaat (para siswa), anggaran MBG seharusnya bisa ditekan jauh lebih dalam.
Menurut hitungannya, potensi penghematan bisa mencapai angka yang fantastis.
“Padahal dilihat dari segi nilai tambahnya yang tidak begitu signifikan mestinya MBG perlu diefisienkan jauh lebih besar lagi. Mestinya penghematannya bisa sampai Rp100T sampai Rp200T,” tegasnya.
Analisis “Non-Value Added Activity”
Lebih lanjut, Noval menjelaskan melalui pendekatan Activity-Based Management (ABM).
Ia mengategorikan MBG sebagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi negara maupun penerima manfaat.
“Program MBG itu lebih condong ke non value added activity, sehingga biaya yang dikucurkan termasuk non value added cost, biaya yang tidak memberi nilai tambah, atau bahasa kasarnya adalah biaya yang sia-sia,” kata Noval.
Ia menambahkan bahwa indikator sebuah aktivitas tidak bernilai tambah adalah minimnya dampak jika program tersebut dihentikan.
Berbeda dengan gaji pegawai atau Transfer ke Daerah (TKD) yang bisa memicu gejolak, Noval meyakini penghentian MBG tidak akan berdampak besar.
“Coba kalau MBG yang dihentikan, saya yakin tidak akan menimbulkan gejolak apa-apa, kondisinya akan sama dengan setahun lalu ketika belum ada MBG,” pungkasnya.
Latar Belakang Pemangkasan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah resmi memangkas frekuensi penyaluran makan gratis dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Langkah ini diambil sebagai respons atas gejolak geopolitik di negara Teluk yang membebani fiskal.
“Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program MBG, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” jelas Airlangga.
