JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih dinilai berkinerja buruk oleh Center of Economic and Law Studies atau Celios di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam laporannya, lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi, ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital tersebut mengungkapkan bahwa di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, secara keseluruhan kinerja Kabinet Merah Putih dinilai mengecewakan.
“Secara keseluruhan kinerja kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan,” kata Direktur Celios Bhima Yudhistira dalam studi Celios yang dirilis baru-baru ini dan dikutip redaksi, Sabtu (8/2/2025).
Dari sekian banyak menteri yang dinilai berkinerja mengecewakan tersebut, Celiaos menempatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebagai menteri berkinerja terburuk.
Menurut studinya, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia masuk lima besar kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja”.
“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan.”
Berikut daftar 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menurut survei Celios:
1. Menteri HAM Natalius Pigai
2. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
6. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
7. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo
9. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
10. Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Dalam studinya, Celios mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.
Adapun studi menjaring respons dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda termasuk desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
Lima indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta kemunikasi kebijakan. [zul]
