FAKTASERANG.ID – Eskalasi konflik di Asia Selatan meningkat tajam setelah militer Pakistan melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, pada Jumat dini hari (27/2/2026).
Serangan ini merupakan balasan atas aksi Afghanistan yang sebelumnya menggempur situs militer Pakistan di sepanjang Garis Durand pada Kamis malam.
Militer Pakistan mengeklaim operasi tersebut menewaskan 133 pejuang Afghanistan dan melukai lebih dari 200 orang.
Menanggapi situasi yang kian genting, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal (Deng Ical), mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk segera mengambil langkah konkret demi melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di kedua negara tersebut.
Baca Juga: Ketegangan Asia Timur: Korea Utara Uji Coba Rudal Hipersonik Terbaru
“Keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama. Saya meminta Kemlu melalui KBRI di masing-masing negara untuk terus memantau perkembangan situasi dan menjalin komunikasi intensif dengan para WNI,” ujar Syamsu Rizal dalam keterangan resminya.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa WNI yang berada di zona konflik harus ekstra waspada dan menjauhi titik-titik rawan yang berpotensi menjadi sasaran militer.
“WNI harus menghindari tempat-tempat yang menjadi target serangan dan mengikuti seluruh arahan dari perwakilan RI setempat. Jika situasi semakin tidak kondusif dan membahayakan, maka opsi evakuasi harus segera dipersiapkan dan dilaksanakan,” tegas Syamsu.
Lebih lanjut, Syamsu Rizal meminta Kemlu tidak hanya sekadar memantau, tetapi juga menyusun kajian strategis berupa peta aktual kondisi keamanan. Data ini nantinya diperlukan oleh TNI dan pemangku kepentingan lainnya jika operasi penyelamatan diperlukan.
Hal ini dinilai mendesak mengingat banyaknya titik api konflik global yang bermunculan secara bersamaan.
“Menilik eskalasi yang terus berkembang, bukan hanya AS-Iran, Pakistan-Afghanistan, dan Al-Jazair-Maroko, tapi juga di ASEAN, antara Kamboja-Thailand dan beberapa kawasan lainnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Indonesia melalui Komisi I DPR tetap mendorong pemerintah untuk mengedepankan jalur diplomasi dan menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah perang terbuka yang lebih luas di kawasan tersebut.
Baca Juga: Indonesia-Pakistan Pererat Kerja Sama Pertahanan dan Dukungan KTT D8
