FAKTAJATENG.ID – Tragedi penyiksaan yang menimpa Caddera Pasqy Naiga Prasasty, warga Kota Serang yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja, menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Serang.
Menanggapi peristiwa pilu tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan komitmennya untuk membongkar akar masalah: sulitnya mencari kerja dan maraknya pungutan liar (pungli) di dalam negeri.
Budi menilai fenomena warga yang nekat berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal adalah dampak nyata dari tingginya pengangguran dan mahalnya “biaya” masuk kerja akibat ulah oknum.
Investasi Lokal Sebagai Solusi TPPO
Wali Kota menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan industri di Sawah Luhur, Kasemen, dan Walantaka adalah harga mati untuk menyelamatkan masa depan warga.
Ia memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba menggoreng isu investasi demi kepentingan pribadi.
“Tujuan investasi jelas. Untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi warga kita sendiri. Kejadian yang menimpa Caddera di Kamboja itu tamparan keras bagi kita semua. Kenapa mereka sampai nekat ke luar negeri secara ilegal? Karena mereka butuh kerja. Di sini masih terbatas, ditambah ada oknum pungli yang bikin masuk kerja jadi mahal,” tegas Budi, Selasa (31/3/2026).
Budi secara terbuka menyatakan akan “pasang badan” bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Kota Serang.
Ia meminta pengusaha tidak gentar terhadap intimidasi kelompok tertentu atau “jatah preman”.
“Jangan takut dengan intimidasi. Jika ada oknum yang menghambat, meminta jatah preman, atau menggoreng isu investasi untuk kepentingan pribadi, laporkan kepada saya. Saya sendiri yang akan turun tangan membasmi mereka,” tuturnya.
Sistem Rekrutmen Satu Pintu dan Bebas Biaya
Untuk memutus rantai pungli, Pemkot Serang akan menerapkan sistem rekrutmen satu pintu melalui Disnakertrans dengan pengawasan ketat.
Setiap perusahaan wajib menandatangani MoU yang memprioritaskan warga lokal tanpa biaya sepeser pun.
“Saya ingin lulusan SMK di Serang langsung diserap industri tanpa membayar. Tidak boleh ada titipan pakai uang. Jika ada oknum Disnaker atau perusahaan yang bermain, saya minta langsung dipecat dan diproses hukum,” ujar Budi.
Budi menambahkan bahwa koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) telah dilakukan untuk memastikan kondusivitas pembangunan proyek strategis di lapangan.
“Kita sekolahkan anak bukan untuk jadi pengangguran, apalagi disiksa di luar negeri. Selama saya menjabat, saya pastikan investasi masuk agar warga saya bisa kerja dengan terhormat,” ucapnya.
Kesaksian Ibu Korban: Kerja di Serang Harus Bayar Rp17 Juta
Pernyataan Wali Kota tersebut diperkuat oleh kesaksian memilukan dari Repelitawati, ibu dari Caddera.
Ia mengungkapkan bahwa anaknya terpaksa mengadu nasib ke luar negeri karena putus asa menghadapi biaya masuk kerja di Serang yang selangit.
“Cari kerja di sini (Serang) susah, harus ada duit. Ada yang minta Rp5 juta sampai Rp17 juta. Saya tidak sanggup bayar itu. Makanya anak saya nekat cari kerja di luar negeri,” ungkap Repelitawati.
Sambil menahan duka, ia memohon agar masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam mempermudah investasi agar lapangan kerja terbuka lebar tanpa perlu ‘uang pelicin’.
“Jadi saya mohon agar masyarakat membantu dan mendukung program Kota Serang untuk membuka investasi agar banyak lapangan pekerjaan. Semoga hal ini juga tidak menimpa orang tua lainnya,” pungkasnya.
Pemkot Serang kini fokus memastikan kawasan industri Sawah Luhur segera beroperasi sebagai benteng perlindungan ekonomi warga agar tidak lagi tergiur sindikat ilegal di luar negeri.
