FAKTASERANG.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas menyusul viralnya temuan bukti tindak lanjut laporan warga yang diduga dimanipulasi menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan (AI).
Skandal ini memicu aksi “bersih-bersih” di internal birokrasi guna menjaga integritas layanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan selaku validator akhir untuk mengevaluasi seluruh laporan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Juga: BPS: 25 Provinsi Alami Lonjakan Harga di Pekan Kedua Maret, DKI Jakarta Tertinggi
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan permasalahan di wilayahnya. Kami juga sangat mengapresiasi apabila masyarakat turut mengecek hasil tindak lanjut dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan,” ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
Sanksi Tegas dan Larangan Penggunaan AI
Sebagai respons cepat, Biro Pemerintahan DKI Jakarta telah menyusun lima langkah strategis untuk membenahi sistem pengaduan:
Teguran Tertulis: Memberikan sanksi administratif kepada Kelurahan Kalisari yang terindikasi kuat melakukan pemalsuan bukti laporan.
Input Ulang Laporan: Memasukkan kembali aduan masyarakat yang sempat dimanipulasi untuk diteruskan kepada Dinas Perhubungan terkait urusan perparkiran.
Surat Edaran Sekda: Menerbitkan larangan resmi penggunaan AI dalam penyampaian bukti tindak lanjut laporan warga.
Arahan Khusus: Melaksanakan Townhall Meeting untuk membahas penanganan pengaduan berulang agar lebih efektif.
Perumusan Sanksi Berat: Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk merancang skema sanksi bagi instansi yang terbukti memalsukan data.
Menjaga Marwah Pelayanan Publik
Budi Awaluddin menegaskan bahwa integritas dalam merespons aduan warga adalah harga mati. Ia menyayangkan tindakan oknum yang merusak citra ribuan petugas lapangan lainnya.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nama baik dan kinerja para petugas di lapangan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan responsif,” tegas Budi.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan dari warga merupakan elemen krusial untuk menjaga standar layanan di Jakarta.
Pemprov DKI berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tidak luntur akibat insiden ini.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nama baik dan kinerja para petugas di lapangan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan responsif,” pungkasnya.
