FAKTASERANG.ID — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI) tidak akan menggeser ataupun mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian yang dipimpinnya.
“Enggak, enggak, fungsi kita tidak berubah ya,” ujar Brian saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Brian memprotes persepsi yang menganggap URI akan mengendalikan seluruh perguruan tinggi di tanah air.
Menurutnya, tata kelola dan pengawasan seluruh kampus di Indonesia tetap berada di bawah kewenangan penuh Kemendikti Saintek.
“Bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu,” tegas Brian.
Program Afirmasi dan Pencetak Pemimpin Strategis
Baca Juga: Terbongkar! Universitas Elit Moskow Diam-Diam Cetak Peretas Ganas untuk Intelijen Rusia
Ia menjelaskan bahwa hakikat utama pembentukan URI adalah sebagai program afirmasi nasional untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi yang siap ditempatkan pada posisi-posisi strategis negara.
SDM lulusan URI nantinya diproyeksikan untuk memperkuat pengabdian di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) maupun mengawal program-program prioritas nasional.
Brian juga memastikan alokasi anggaran operasional URI tidak akan mengganggu pos anggaran Kemendikti Saintek.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi membentuk Universitas Republik Indonesia dengan menunjuk Donny Ermawan sebagai Gubernur URI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.
Adopsi Model Lembaga Pendidikan Kepemimpinan Dunia
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pendirian URI telah dirancang sejak lama.
Lembaga ini digagas untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan terpadu yang telah sukses diterapkan di berbagai negara maju.
“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menambahkan, di banyak negara, lembaga sejenis menjadi kawah candradimuka wajib bagi para birokrat dan pejabat publik sebelum memegang kendali kepemimpinan.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” jelasnya.
Melalui skema pendidikan khusus ini, pemerintah berharap para calon pejabat pemerintahan, pimpinan BUMN, hingga kepala daerah di Indonesia kelak memiliki kombinasi kemampuan teknis yang solid sekaligus wawasan kebangsaan dan kepemimpinan yang tangguh.
