FAKTASERANG.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah (pemda) untuk bertindak lebih tegas dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui payung hukum Perpres 115, Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten dan provinsi kini memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang dinilai bermasalah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan bahwa selama ini terjadi keraguan di tingkat daerah karena kekhawatiran akan tumpang tindih kewenangan.
“Sekarang ini Satgas sudah ada Perpres 115, itu salah satu isinya memperkuat koordinasi Satgas MBG kabupaten dan provinsi, langsung terlibat. Jadi, wewenang Satgas bisa inspeksi di daerah dengan didampingi BGN,” tegas Dony di sela koordinasi, Selasa (28/4/2026).
Menghapus Keraguan Koordinasi
Dony mengakui adanya hambatan psikologis di mana pemerintah daerah merasa tidak memiliki otoritas atas satuan pelayanan yang dibentuk oleh pusat.
Namun, dengan koordinasi baru ini, Satgas daerah diharapkan menjadi mata dan telinga BGN di lapangan.
“Pemda merasa tak bisa campur tangan, padahal bisa koordinasi. Ini yang kita jembatani. Maka, ada keengganan karena merasa overlapping tugas, padahal itu sudah masuk tugas,” jelas Dony.
Ia juga menekankan bahwa rekomendasi dari daerah akan menjadi dasar kuat bagi pusat untuk mengambil tindakan tegas terhadap mitra atau SPPG yang melanggar aturan.
“Makanya ada penekanan jangan ragu-ragu, masuk ke BGN dan kerja sama dengan korwil untuk sidak. Itu boleh sebatas ada personel BGN yang dampingi. Yang menutup itu BGN, bisa dari rekomendasi Satgas,” ucapnya.
Pengawasan Massal di Banten
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, membeberkan skala besar program ini di wilayah Banten yang kini telah memiliki 1.084 dapur MBG.
Dengan jumlah yang masif tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif.
“Kita berharap kita mengawasi sama-sama, rakyat mengawasi, sekolah mengawasi, pemerintah daerah mengawasi, kita saling mengingatkan. Sehingga program yang sangat mulia ini memang benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak Indonesia,” kata Dadang.
Dukungan Daerah demi “Multiplier Effect”
Merespons arahan tersebut, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
Menurutnya, kesuksesan program MBG akan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di daerah.
“Ini program pertama dan multiplier effect-nya akan besar sekali. Kami mendukung program ini dan kami juga harus ikut mengawasi kegiatan yang ada, sehingga program ini bisa tersentuh sesuai dengan harapan Bapak Presiden,” pungkas Dimyati.
Langkah penguatan koordinasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan gizi maupun anggaran di tingkat bawah, sekaligus memastikan kualitas makanan yang sampai ke tangan pelajar tetap terjaga sesuai standar nasional.
