FAKTASERANG.ID – Usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan fungsi pusat pemerintahan baru tersebut.
- Langkah ini dipandang perlu guna menjawab dinamika pro-kontra yang selama ini menyertai pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur tersebut.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat adanya pergeseran narasi terkait pemanfaatan IKN.
Menurutnya, fokus publik kini beralih dari sekadar menolak pembangunan ke arah desakan agar fasilitas yang sudah ada segera difungsikan.
“Sekarang ada dorongan agar segera dimanfaatkan supaya tidak mubazir,” kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Selasa (31/3/2026).
Menghindari Proyek Terbengkalai
Adi menyoroti aspek finansial yang sangat besar dalam pembangunan IKN.
Anggaran negara yang telah terserap tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga akan terus mengalir untuk biaya perawatan infrastruktur yang telah berdiri.
Kondisi inilah yang memicu munculnya gagasan agar pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden, segera hadir secara fisik dan menjalankan roda pemerintahan dari sana.
Hal ini dianggap sebagai kunci agar IKN tidak berakhir menjadi proyek yang terbengkalai.
Optimalisasi Pusat Pemerintahan Baru
Kehadiran Gibran di IKN diharapkan menjadi motor penggerak bagi kementerian dan lembaga lain untuk segera menyusul.
Dengan demikian, kawasan tersebut dapat benar-benar bertransformasi menjadi pusat pemerintahan yang hidup, bukan sekadar simbol pembangunan di atas kertas.
“Sehingga bisa difungsikan dan dimaksimalkan,” ungkap Adi Prayitno.
Melalui optimalisasi ini, keberadaan IKN diharapkan mampu menjalankan peran nyatanya dalam mendukung efektivitas aktivitas pemerintahan Indonesia di masa depan, sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang fantastis kepada publik.
