FAKTASERANG.ID — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah tegas dengan mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Keputusan pemecatan massal ini diumumkan seusai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Jakarta, Senin (3/8). Wilayah yang terdampak pencopotan antara lain Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, dan Jawa Tengah.
Langkah drastis ini diambil imbas ditemukannya berbagai kasus pelanggaran di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan yang dialami oleh para siswa di SMK Negeri 6 Semarang.
“Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut dalam keterangan resminya, Senin (3/8).
Terapkan Prinsip Zero Tolerance dan Transparansi Publik
Sudaryono menegaskan bahwa tindakan tegas ini ditujukan kepada para Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, memiliki rekam rejak buruk yang melanggar standar operasional, hingga terindikasi melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan.
BGN berkomitmen untuk memberlakukan tindakan tanpa ampun (zero tolerance) terhadap kesalahan operasional maupun penyelewengan anggaran.
“Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,” tegas Sudaryono.
Pengawasan Berbasis Digital dan Keterbukaan Menu
Untuk memperkuat tata kelola ke depan, BGN tengah merancang sistem pengawasan internal berbasis digital guna memantau seluruh aktivitas dan standar kebersihan operasional di dapur SPPG secara real-time.
Tak hanya pengawasan internal, BGN juga berjanji bakal membuka akses data dan informasi seluas-luasnya kepada publik—khususnya orang tua murid, pihak sekolah, dan pemerintah daerah—terkait transparansi menu harian dan informasi gizi.
“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” pungkas Sudaryono.
Baca Juga: 707 Penerima MBG Diduga Keracunan, BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG di Semarang
