BPS Targetkan Sensus Ekonomi 2026 Rampung 31 Agustus, Capaian Nasional Sentuh 40 Persen

BPS memberikan hak akses dashboard digital kepada kepala daerah untuk memantau pergerakan data dan posisi petugas lapangan secara real-time demi menjamin akurasi sensus./Dok. Ist

FAKTASERANG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) terus memacu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh penjuru tanah air.

Memasuki pekan ketiga sejak dimulai, progres pendataan pelaku usaha berskala nasional ini dilaporkan telah berhasil mencatatkan capaian sekitar 40 persen.

BPS sendiri membidik target besar agar seluruh rangkaian pengumpulan data di lapangan dapat rampung sepenuhnya pada 31 Agustus 2026 mendatang.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa laju pendataan di lapangan menunjukkan variasi yang cukup beragam antarwilayah, bergerak mulai dari angka 30 persen hingga ada yang telah melampaui 50 persen.

Baca Juga: Pertanyaan Dianggap Terlalu Detail, BPS Jamin Kerahasiaan Data Sensus Ekonomi 2026

Provinsi Bali menjadi salah satu daerah dengan performa yang cukup menonjol, di mana realisasinya telah menyentuh angka 43 persen (berada di peringkat ke-17 nasional). Di sisi lain, wilayah timur Indonesia masih harus berjuang ekstra akibat faktor medan.

“Tantangan di Papua, terutama di Papua Pegunungan. Bali di posisi 17,” ujar Amalia usai acara penandatanganan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, dikutip Senin (13/7/2026).

Pantau Petugas Lapangan via Dashboard Digital

Guna menggaransi akurasi dan validitas data dalam hajatan besar 10 tahunan ini, BPS tidak main-main.

Lembaga ini mengerahkan sistem pemantauan berbasis digital yang mumpuni.

Teknologi ini mampu melacak posisi keberadaan petugas lapangan secara real-time untuk memastikan proses wawancara dan pendataan benar-benar dilakukan secara presisi sesuai dengan alokasi wilayah.

Istimewanya, BPS juga membagikan hak akses dashboard pemantauan digital ini kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia, agar pergerakan data di wilayah masing-masing bisa diawasi secara langsung.

“Karena sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan membutuhkan anggaran yang besar, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat,” tegas Amalia sembari mengapresiasi dukungan Pemprov Bali yang sigap menerbitkan surat edaran dukungan hingga tingkat kabupaten/kota.

Respons Gubernur Bali: Target Akhir Juli Tembus 60%

Menanggapi keterbukaan akses data real-time yang diberikan oleh BPS, Gubernur Bali Wayan Koster menyambutnya dengan sangat positif.

Dirinya berkomitmen akan memanfaatkan fasilitas digital tersebut secara maksimal demi mengawal jalannya pengumpulan data ekonomi di Pulau Dewata.

“Saya akan memantau langsung, nanti aksesnya diberikan BPS. Saya minta akhir Juli Bali sudah 60 persen,” kata Koster optimis.

Koster menegaskan, integrasi serta percepatan sensus ini teramat krusial. Hasil akhir dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi kompas dan pijakan basis data yang sangat vital bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menambal celah keterbatasan data ekonomi yang selama ini kerap dihadapi daerah.

Baca Juga: Sisir Potensi Usaha Warga BPS Turunkan Ratusan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Mempawah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *