FAKTASERANG.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan klarifikasi tegas mengenai spekulasi akses ruang udara nasional oleh militer Amerika Serikat.
Penegasan ini muncul usai kedua negara menyepakati peningkatan kerja sama pertahanan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) di Pentagon, Senin (13/4/2026).
Meskipun hubungan pertahanan semakin strategis, pemerintah memastikan kedaulatan wilayah udara tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Kedaulatan Ruang Udara Tetap Utuh
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan yang memberikan akses bebas terbang (overflight) bagi pesawat militer asing, termasuk Amerika Serikat.
Setiap pengaturan kerja sama harus melalui mekanisme dan prosedur nasional yang ketat.
“Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia,” kata Yvonne dalam keterangannya, Rabu (15/4).
Yvonne menjelaskan bahwa usulan mengenai akses ruang udara memang datang dari pihak Washington, namun hal tersebut masih bersifat usulan dan sedang dalam tahap penelaahan mendalam oleh internal pemerintah.
“Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama,” lanjut Yvonne.
Fokus Utama MDCP
Peningkatan kerja sama MDCP yang diteken oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan AS Pete Hegseth tidak menjadikan izin lintas udara sebagai poin kesepakatan.
Menurut Yvonne, pilar kerja sama tersebut jauh lebih luas dan tidak berfokus pada isu overflight.
“Kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat sendiri berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas, sementara pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara Kemhan RI, Rico Ricardo Sirait.
Ia merinci bahwa MDCP adalah panduan strategis untuk inisiatif-inisiatif pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi terbaru, hingga pendidikan militer profesional. Rico memastikan bahwa poin lintas udara tidak masuk dalam dokumen MDCP tersebut.
Koordinasi Antar-Kementerian dan Stabilitas Regional
Terkait beredarnya kabar mengenai surat Kemlu yang meminta Kemhan menunda kesepakatan izin terbang, Yvonne menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses birokrasi yang sehat dalam perumusan kebijakan nasional.
Pemerintah bersikap sangat hati-hati agar langkah diplomatik tidak mengganggu stabilitas geopolitik kawasan.
Setiap keputusan yang diambil dipastikan akan selalu selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang independen.
“Seluruh bentuk kerja sama harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” pungkas Yvonne menutup pernyataannya.
Melalui klarifikasi ini, pemerintah mengimbau publik untuk tidak memaknai pembahasan internal yang sedang berjalan sebagai sebuah keputusan final yang telah berlaku.
