FAKTASERANG.ID – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa melakukan kunjungan kerja ke kawasan wisata Anyer, Banten, untuk memastikan kesiapan destinasi menjelang libur panjang Nyepi dan Lebaran 2026.
Fokus utama dalam peninjauan ini adalah memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan kenaikan tarif sepihak yang kerap merugikan wisatawan.
Sidak yang dilakukan di Pantai Florida ini bertujuan memberikan rasa aman bagi jutaan pelancong yang diprediksi akan memadati kawasan pesisir Banten dalam waktu dekat.
“Tidak boleh ada juga kenaikan tarif yang berlebihan. Hal ini harus dipastikan agar masyarakat dan wisatawan benar-benar merasa aman dan nyaman saat berkunjung,” ujar Ni Luh Puspa sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pariwisata, Selasa (17/3/2026).
Target 2 Juta Kunjungan di Banten
Kementerian Pariwisata memproyeksikan pergerakan wisatawan nasional mencapai 144 juta orang pada momentum libur tahun ini.
Khusus untuk wilayah Banten, seperti Anyer, Carita, Sawarna, dan Tanjung Lesung, pemerintah daerah menargetkan kunjungan hingga 2 juta wisatawan.
Wamenpar menyadari bahwa Anyer merupakan titik tumpu pariwisata bagi warga ibu kota dan sekitarnya. Oleh karena itu, standarisasi layanan menjadi prioritas utama.
“Kita tahu bersama bahwa Banten dan kawasan Pantai Anyer menjadi destinasi favorit bagi masyarakat, terutama yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Karena itu Kementerian Pariwisata melakukan visitasi ke Provinsi Banten, khususnya Pantai Florida di sepanjang kawasan Pantai Anyer, untuk memastikan kesiapan destinasi dalam menghadapi libur Lebaran dan Nyepi 2026,” jelasnya.
Pengawasan Terpadu dan Kualitas Wisata
Dalam kunjungannya, Ni Luh Puspa yang didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, menyoroti praktik pungli yang sering kali muncul dalam bentuk tarif parkir tidak wajar, harga makanan yang mendadak mahal (getok harga), hingga tiket masuk ilegal.
Ia meminta keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengelola destinasi untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Langkah ini dinilai krusial agar citra pariwisata Indonesia tetap terjaga di mata publik.
Dengan adanya pengawasan langsung ini, diharapkan para wisatawan dapat menikmati pengalaman berwisata yang berkualitas tanpa rasa khawatir akan praktik nakal oknum di lapangan.
