FAKTASERANG.ID – Masyarakat Kalimantan Barat kini tengah dihantam badai ekonomi ganda.
Di tengah kenaikan harga BBM, keberadaan solar subsidi justru kian langka di lapangan.
Fenomena ini diduga kuat terjadi akibat rembesan distribusi ke sektor pertambangan ilegal, yang memicu efek domino dari melonjaknya biaya logistik hingga potensi kenaikan harga bahan pokok di tingkat konsumen.
Selisih harga yang mencapai Rp24.000 per liter antara solar subsidi dan solar industri ditengarai menjadi magnet utama maraknya penyelewengan.
Akibatnya, para pejuang jalanan—sopir truk logistik—menjadi pihak yang paling pertama terpukul.
Realita Pahit di SPBU: Antrean Berhari-hari
Ketua komunitas sopir truk logistik, Ali Jenggot, mengungkapkan adanya jurang pemisah antara klaim pemerintah dengan kenyataan pahit yang dihadapi para sopir.
“Pemerintah bilang stok aman, tapi kenyataannya di lapangan kami justru kesulitan. Harga naik, solar subsidi makin susah dicari. Ini yang kami rasakan setiap hari,” ujar Ali.
Menurut Ali, banyak sopir kini berada di titik nadir.
Mereka harus bertaruh waktu demi mendapatkan jatah solar yang terbatas. Ia menduga kuat adanya peran “pelangsir” yang menyedot kuota subsidi untuk kepentingan tambang ilegal atau dijual ke korporasi.
“Kami menduga solar ini banyak diserap pelangsir, bahkan untuk aktivitas tambang ilegal atau dijual kembali ke perusahaan. Akibatnya, sopir harus antre berjam-jam, bahkan sampai dua sampai tiga hari,” tambahnya.
Tragisnya, meski sudah mengantre lama, jumlah yang didapat hanya berkisar 40 hingga 80 liter—jumlah yang jauh dari kata cukup untuk menempuh jarak distribusi antar-kota yang mencapai ratusan kilometer.
Skema “Paksa Campur” dan Lonjakan Biaya Operasional
Selain kelangkaan, praktik di lapangan juga mencekik para sopir.
Agus, salah satu sopir truk, membeberkan adanya skema pembelian di SPBU yang mewajibkan pencampuran BBM subsidi dengan non-subsidi.
“Kalau beli 200 liter, biasanya dipaksa campur. Misalnya 150 liter solar subsidi, 50 liter harus dexlite. Padahal harga dexlite sekarang tinggi sekali, ini sangat berpengaruh ke biaya operasional,” ungkap Agus.
Tak hanya itu, ia juga menemukan indikasi penjualan solar subsidi di atas harga resmi di beberapa titik.
“Ada SPBU yang jual solar subsidi sampai Rp13.000 per liter. Ini jelas memberatkan kami,” keluhnya.
Ancaman Rantai Pasok dan Harga Pangan
Jika kondisi ini dibiarkan, distribusi logistik di Kalimantan Barat berada di ambang kelumpuhan.
Beban operasional yang tidak sebanding dengan upah angkut membuat para sopir di ambang keputusan untuk berhenti beroperasi.
Dampak yang mulai terasa meliputi:
– Kenaikan Harga Logistik: Pengusaha angkutan terpaksa menaikkan tarif untuk menutupi biaya BBM non-subsidi (Dexlite).
– Lonjakan Harga Bahan Pokok: Biaya kirim yang mahal langsung dibebankan pada harga jual barang di pasar.
– Kerentanan Pedagang Kecil: Pedagang eceran terjepit di antara harga pemasok yang naik dan daya beli masyarakat yang menurun.
Ali Jenggot memperingatkan bahwa jika distribusi logistik terganggu karena sopir enggan jalan, maka seluruh rantai ekonomi Kalimantan Barat akan ikut terseret ke dalam krisis yang lebih dalam.
Pemerintah diharapkan segera bertindak tegas memberantas mafia solar dan memastikan distribusi subsidi tepat sasaran bagi mereka yang menggerakkan roda ekonomi daerah.
