FAKTASERANG.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon tengah mematangkan perencanaan distribusi logistik kebencanaan melalui penyediaan stok penyangga atau buffer stock.
Langkah ini diambil guna memastikan bantuan logistik dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran saat terjadi kondisi darurat di wilayah berisiko tinggi.
Kepala BPBD Kota Cilegon, Damanhuri, menekankan bahwa penyediaan logistik ini harus berbasis pada pemetaan kerawanan wilayah agar tidak terjadi pemborosan sumber daya.
Fokus pada Wilayah Rawan Bencana
Damanhuri menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, besaran dan jenis buffer stock yang disediakan tidak akan dipukul rata di seluruh titik.
“Untuk kebutuhan tergantung nanti titik bencananya, jadi tidak semua kelurahan atau kecamatan harus sama. Misalnya wilayah rawan seperti Ciwandan, Cibeber, Grogol, dan Citangkil,” ujar Damanhuri saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2026).
Saat ini, pihak BPBD masih menunggu kajian mendalam dari Bappeda terkait kemampuan anggaran, termasuk mekanisme penganggaran yang mungkin bersumber dari Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel).
Efektivitas Koordinasi di Tingkat Kecamatan
Terkait teknis penempatan, BPBD menilai penyediaan stok logistik di tingkat kecamatan jauh lebih ideal dibandingkan jika harus disebar ke seluruh 43 kelurahan.
Selain faktor efisiensi anggaran, pengawasan logistik dinilai lebih terjamin jika berpusat di kantor kecamatan.
“Saya kira kalau di kelurahan terlalu banyak. Lebih efektif di kecamatan, karena koordinasi kelurahan juga melalui kecamatan, jadi lebih mudah dimonitor,” jelas Damanhuri.
Usulan Prioritas untuk Tahun 2027
Rencana ini mendapat dukungan penuh dari pihak kewilayahan.
Camat Ciwandan, Agus Ariyadi, mengungkapkan bahwa ketersediaan logistik dasar di tingkat kecamatan merupakan kebutuhan mendesak yang telah disepakati oleh seluruh camat di Cilegon untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
“Kebutuhan dasar untuk 2027 itu buffer stock di kecamatan harus ada. Semua kecamatan mengusulkan,” tegas Agus.
Keberadaan buffer stock di kecamatan diharapkan mampu memangkas waktu birokrasi dan jalur distribusi saat bencana terjadi, sehingga warga terdampak bisa segera mendapatkan bantuan makanan, tenda, maupun kebutuhan dasar lainnya tanpa harus menunggu kiriman dari gudang pusat BPBD.
