FAKTASERANG.ID – Gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendapat sorotan dari beberapa pengamat. Sorotan tersebut muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir ia melontarkan sejumlah pernyataan yang menuai kontroversi.
Salah satunya pernyataan kontroversialnya adalah terkait isu loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memicu perdebatan luas.
Pernyataan tersebut awalnya disampaikan sebagai bentuk penegasan disiplin birokrasi, namun berkembang menjadi diskursus publik yang memicu pro dan kontra.
Kontroversi ini bermula saat kunjungan kerja di Sekolah Rakyat, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 11 April 2026. Dalam kesempatan itu, Dody mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi di lapangan dan kinerja jajarannya.
“Kalau kemarin saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh,” ujarnya jengkel, merespons kinerja bawahannya.
Pada momen yang sama, ia kembali menegaskan sikapnya soal loyalitas aparatur sipil negara. “Kalau enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti jadi ASN! Jangan buat begini,” katanya.
Dalam situasi yang dinilai emosional, ia mengeluarkan Pernyataan keras yang disampaikan dalam situasi yang dinilai emosional tersebut kemudian viral di media sosial. Ucapan tersebut menuai kritik karena dianggap kurang mencerminkan sikap pejabat publik.
Sebelumnya, Dody juga sempat menjadi sorotan terkait pernyataannya mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut adanya potensi kerugian negara hingga hampir Rp3 triliun dalam sejumlah proyek.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia membentuk Tim Lidi Bersih guna menelusuri dugaan penyimpangan dan memperbaiki tata kelola proyek.
Namun dalam perkembangannya, nilai potensi kerugian tersebut mengalami penyesuaian, dari Rp3 triliun menjadi Rp1 triliun, hingga akhirnya berada di kisaran Rp600 miliar.
Anehnya, Dody belakangan mengaku tidak mengikuti secara rinci perkembangan tim tersebut dan menyarankan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi kepada Inspektorat Jenderal.
Selain itu Dody juga melontarkan kritik terhadap generasi muda pegawai Kementerian PU. Ia menyebut sebagian di antaranya “konslet” dan berpotensi tergoda praktik menyimpang demi mengejar jabatan.
“Hari ini menurut saya, generasi muda PU sudah agak konslet sedikit otaknya. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, 2, 3 secepat-cepatnya. Nah, itu tidak boleh,” kata Dody awal April 2026 lalu.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai munculnya sejumlah pernyataan kontroversial dari Dody dalam beberapa minggu terkahir ini tidak lepas dari lemahnya komunikasi internal di lingkungan Kementerian PU.
“Kejelasan dan ketepatan komunikasi menjadi hal krusial agar kebijakan atau arahan tidak disalahartikan. Tanpa itu, pesan internal bisa berkembang menjadi polemik di ruang publik,” katanya, dikutip redaksi, Senin (20/4/2026).
Menurut Agus, penyampaian pesan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang kurang efektif kerap menjadi sumber kesalahpahaman, terutama dalam birokrasi pemerintahan.
“Pernyataan yang disampaikan dalam kondisi emosional memperkuat kesan gaya komunikasi yang keras. Akibatnya, substansi pesan yang ingin disampaikan justru tidak terserap dengan baik oleh publik,” ujarnya.
Sedangkan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, menilai penggunaan bahasa yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum kurang tepat dalam konteks kepemimpinan organisasi publik.
Menurutnya, meskipun dimaksudkan sebagai peringatan tegas, pernyataan yang bersifat generalisasi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif.
“Kritik seharusnya diarahkan pada pembenahan pola dan sistem, bukan pada pelabelan kelompok tertentu.” katanya.
Menurutnya, peran pemimpin sangat penting dalam mengidentifikasi akar persoalan. Kritik yang disampaikan harus mampu mendorong perbaikan sistem, bukan sekadar menyalahkan individu.
“Pemimpin juga dituntut memahami bagaimana budaya kerja dan insentif memengaruhi perilaku pegawai,” ungkap dia
Ia menambahkan, dalam kepemimpinan modern dikenal konsep psychological safety, yakni kondisi di mana pegawai merasa aman untuk menyampaikan ide dan belajar dari kesalahan. Jika kritik disampaikan secara merendahkan, ruang tersebut justru hilang.
Rijadh menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyampaikan pesan tegas tanpa kehilangan respek.
“Jika pola komunikasi negatif terus terjadi, dampaknya bisa menurunkan loyalitas, memicu sikap apatis, bahkan memperkuat perilaku yang sebenarnya ingin dihindari,” ujar Rijadh.
Sedangkan Tokoh antikorupsi Teten Masduki menekankan bahwa transparansi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, kejelasan informasi dan konsistensi komunikasi menjadi kunci.
“Tanpa transparansi yang memadai, publik akan sulit membedakan mana penegakan hukum dan mana sekadar narasi,” katanya menjawab sikap Dody terkait temuan dugaan penyimpangan di Kementeriaan PU.
“Karena ketika keduanya tidak berjalan seiring, ruang kosong yang muncul akan dengan cepat diisi oleh spekulasi. Dan di situlah, persoalan tidak lagi hanya soal apa yang terjadi di dalam kementerian—melainkan juga bagaimana publik memahami apa yang sedang terjadi,” katanya.[Zul]
