FAKTASERANG.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk memberantas habis aksi premanisme yang kembali marak di Ibu Kota.
Pernyataan keras ini dipicu oleh serangkaian aksi pemalakan yang menyasar sektor informal, mulai dari sopir bajaj hingga pedagang kaki lima di kawasan Jakarta Pusat.
Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah represif untuk menjamin keamanan warga. Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat merespons keresahan masyarakat.
“Tidak ada kompromi lagi. (Untuk) premanisme di Jakarta, saya sebagai Gubernur saya tidak ragu-ragu untuk itu (menindak tegas),” tegas Pramono saat memberikan keterangan di Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).
Instruksi Khusus untuk Satpol PP
Ketegasan Gubernur ini muncul setelah viralnya video seorang sopir bajaj di Tanah Abang yang dimintai “uang setoran” oleh oknum preman pada Jumat (10/4).
Tak hanya itu, seorang pedagang bakso di Kebon Sirih juga menjadi korban; mangkok dagangannya dirusak pelaku karena menolak membayar iuran sebesar Rp100 ribu.
Merespons kejadian tersebut, Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu,” ujarnya.
Kolaborasi Keamanan dan Peran Masyarakat
Meski instruksi tegas telah dikeluarkan, Pramono menekankan bahwa pengawasan di titik-titik rawan tidak bisa hanya mengandalkan aparat.
Ia meminta warga untuk lebih berani bersuara dan melaporkan setiap tindakan intimidasi yang mereka alami.
Upaya ini sejalan dengan komitmen Polda Metro Jaya yang sebelumnya juga menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku pemalakan.
Dengan sinergi antara kepolisian, Satpol PP, dan laporan aktif masyarakat, Pemprov DKI berharap Jakarta bisa menjadi kota yang benar-benar aman, terutama bagi para pedagang kecil dan pekerja sektor informal.
