FAKTASERANG.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai melangkah serius dalam peta jalan energi masa depan.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melakukan pertemuan strategis dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, di Kota Pontianak pada Jumat (27/2/2026) untuk membahas potensi kerja sama nuklir di wilayah tersebut.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Harisson dan perwakilan raksasa nuklir Rusia, Rosatom, ini bertujuan untuk mendukung target Net Zero Emission serta menciptakan kemandirian energi guna menopang pertumbuhan industri di Kalimantan Barat.
Inovasi Reaktor Modular dan Teknologi Medis
Berbeda dengan proyek konvensional, kerja sama ini juga menjajaki penggunaan Small Modular Reactor (SMR). Reaktor modular kecil ini dinilai lebih fleksibel untuk ditempatkan di kawasan industri khusus maupun wilayah terpencil di Kalbar.
Selain energi, kolaborasi ini dirancang menyentuh sektor kesehatan dan pangan melalui:
Baca Juga: Menuju Indonesia Nuklir 2032: Harapan dan Kehati-hatian di Senayan
Sektor Medis: Pemanfaatan radioisotop untuk diagnosis dan terapi kanker di rumah sakit daerah.
Sektor Pertanian: Penggunaan teknologi iradiasi untuk memperpanjang masa simpan produk unggulan ekspor Kalbar.
Sumber Daya Manusia: Program beasiswa dan pelatihan teknis bagi putra-putri daerah di bidang teknik nuklir.
Komitmen Keamanan dan Standar Global
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk persiapan menghadapi tantangan krisis energi di masa depan dengan teknologi yang kompetitif namun tetap ramah lingkungan.
“Rusia memiliki pengalaman panjang dalam teknologi nuklir yang aman dan efisien. Kami ingin memastikan bahwa Kalimantan Barat siap mengadopsi teknologi masa depan yang tidak hanya kompetitif secara biaya, tetapi juga ramah lingkungan,” ujar Ria Norsan.
Menanggapi hal tersebut, Anna Belokoneva dari Rosatom menyatakan kesiapannya untuk menyediakan solusi terintegrasi yang sesuai dengan standar Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Meskipun teknologi nuklir kerap memunculkan perdebatan publik, kami memastikan seluruh tahapan pengembangan akan mengedepankan prinsip keselamatan, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi global,” jelas Anna.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat membentuk tim teknis gabungan untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study), penentuan lokasi yang aman, serta analisis dampak lingkungan sebelum proyek ini direalisasikan secara fisik di tanah Kalimantan Barat.
Baca Juga: Proyek Nuklir Kalbar: Indonesia Gandeng AS, Rusia Turut Menawar
